Petrus Loyani & Partner Meluncurkan Forum Pembayar Pajaka Indonesia (FPPI)

Metroheadline Jakarta – Sebagai warga negara Indonesia yang baik memang sudah kewajiban kita membayar pajak, karena dengan dengan membayar pajak, rakyat bisa membuktikan bahwa rakyat adalah bos bagi Pemerintah.

Karena dari pajak uang rakyat itulah untuk menggaji kinerja seluruh pejabat pemerintahan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga sepatutnya mereka bekerja untuk melayani rakyat dan membangun negara untuk kesejahteraan bersama seluruh warga negara.

Dengan alasan itulah warga negara sebagai pembayar pajak memperoleh pelayanan yang maksimal dari otoritas perpajakan sekaligus perlindungan hukum akibat dari kewajiban yang timbul dari keharusan membayar pajak.

Untuk membahas hal tersebut, Petrus Loyani & Partner Profesional Consultant mengadakan sebuah seminar perpajakan dan juga sekaligus meluncurkan Forum Pembayar Pajak IIndonesia (FPPI) di Menara BTPN Jl. I Gede Anak Agung di bilangan Mega Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (9/6/17) dengan menghadirkan sebagai pembicara Petrus Loyani, SH, MH.,MBA in Banking (Ketua), Marcello A Pattinama, SH.,MH (Sekertaris) dan David Lesmana, SE.,MBA (Anggota).

Petrus Loyani mengatakan, “Sekarang Dirjen Perpajakan tanpa perlu ijin dari Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dengan mengacu dari diterbitkannya PERPPU No. 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Yang merasakan dampak ini adalah nantinya para nasabah, maka ada dampak-dampak hukum yang harus diketahui oleh pembayar pajak. Dari program tax amnesti bila dibandingkan dengan negara lain Indonesia sangat berhasil, tetapi dari internnya program ini belum berhasil. Artinya dana uang Indonesia yang tertinggal diluar negeri yang sangat besar tidak bisa dibawa pulang, yang terbesar ada di Singapura”.

Saat ini Pemerintahan Jokowi membutuhkan dana yang sangat besar untuk mencapai target 85% tetapi sampai saat ini target tersebut belum tercapai, lanjutnya.

Dari sudut pembayar pajak, nampaknya masih perlu pemahaman lebih jauh, misalnya pembayar pajak yang bagaimana yang rekeningnya pantas diakses atau pembayar pajak dengan saldo berapa yang pantas diakses informasi keuangannya. 

Ada istilah teknis dalam PERPPU tersebut yang nampaknya juga masih perlu dipahami lebih lanjut oleh pembayar pajak antara lain istilah seperti “Untuk setiap rekening keuangannya yang teridentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan, sehingga timbul pertanyaan apa parameter teridentifikasi disini?”. (Rio Anggoro)

Related posts

Leave a Comment