Misi Solidaritas Industry Indonesia Kepada PT. Smelting dan PT. Freeport

Metroheadline.id Jakarta – Disnaker Gresik nomor1567/ 735/437.58 / 2017 tanggal 26 April 2017 dimana isi Anjuran tersebut mengacu pada Surat dari Disnakem-ans.Iatim no. 560/1142/1085/2017 yang menyatakan bahwa mogok Kerja yang dilakukan oleh PUK SPL FSPMI PT. Smelting adalah tidak sah dimana surat tersebut sudah dinyatakan dicabut.

Oleh karena Surat Penjelasan Mogok Kerja di PT Smelting bernomor :560/1142/108.5/2017 yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan, pendapat dan anjuran sehingga mediator menganjurkan ”Agar PT.Smelting dan Pekerja/buruh anggota PUK SPL FSPMI PT.Smelting yang melakukan mogok kerja pada tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 bersepakat untuk mengakhiri hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

”telah dinyatakan dicabut , PUK SPL FSPMI PT.Smelting mengirimkan surat ke Disnaker Gresik tanggat 31 Juli 2017 perihal Permohonan Pembatalan lsi Anjuran. Pada tangga! 3 Agustus 2017 PUK SPL FSPMI PT.Smelting bersama Konsulat Cabang FSPMI Gresik dan Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jawa Timur dalam audiensi dengan Kadisnaker Gresik, Kasi Hubungan lndustrial dan disaksikan oleh aparat Kepolisian , Kadisnaker Gresik menyatakan akan meraIat Anjuran tersebut pada tanggal 4 Agustus 2017, namun pernyataan Kadisnaker tidak dijalankan dengan alasan akan meminta arahan dari Kemnaker RI dan pada tangga! 7 Agustus Disnaker Gresik mengirimkan surat kepada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Untuk itu kami meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang ada di PT.Smelting dan melakukan implementasi hukum yang tegas terhadap PT.Smelting karena telah melanggar undang – undang Republik Indonesia dan juga Kemnaker segera merekomendasikan kepada Disnaker Gresik untuk segera mencabut Anjuran no. 567/ 735/437.58 I 2017 tersebut.

Kami menyesalkan PT. Smelting ini dimiliki oleh orang jepang dan PT. Freeport hanya mempunyai saham sebesar 25%. PT. Smelting juga menolak untuk membayarkan upah kepada para buruh yang telah di PHK dan PT. Smeelting juga telah menolak bernegosiasi dengan pihak FSPMI. (Ibnu)

Related posts

Leave a Comment