Masyarakat Minahasa Minta Hentikan Pengerusakan Hutan Lembean

Metroheadline.id Jakarta – Masalah Pengrusakan Lingkungan hidup merupakan masalah dunia karena ekosistem bumi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena apabila suatu kawasan ekosistem mengalami kerusakan maka akan mempengaruhi semua jaringan ekosistem yang ada di planet bumi ini. Berbagai kalangan dengan gigihnya memperjuangkan lingkungan yang ada disekitarnya.

Dengan kesadaran bahwa hal tersebut akan berpengaruh pada kehidupan generasi yang akan datang. Sebagai masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berorientasi pada penegakkan hukum merasa terpanggil untuk melihat proses pengrusakkan hutan merupakan salah satu ’Kejahatan Luarbiasa’ yang tak kalah pentingnya dengan ’Kejahatan Korupsi’ atau Kejahatan Narkoba’, karena hal tersebut bukan saja merugikan generasi yang hidup di era sekarang ini, namun akan mempengaruhi kehidupan generasi yang akan datang.

Pemerintah kabupaten Minahasa telah melakukan pengrusakan hutan lindung Lembean dalam proyek jalan penghubung Tondano-Papakelan-Perer. Pemkab telah melanggar UU Kehutanan sebab menggunakan hutan lindung tanpa izin menteri dan UU Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan hutan lindung”, kata Eny Umbas, koordinator LSM Suara Indonesia dalam orasinya saat unjuk rasa “Save Hutan Lindung Lembean” di depan kantor KLH dan Kehutanan RI, Jakarta, Jumat (24/11).

Eny menuturkan, dalam proyek jalan yang tidak mengantongi ijin Lingkungan Hidup dan Amdal tersebut, ada 7 titik koordinat yang masuk dalam kawasan hutan lindung Lembean.

“BPKH Wilayah VI KLH dan Kehutanan menyatakan bahwa benar ada 7 titik koordinat dalam proyek jalan tersebut yang diambil dari hutan lindung. Sekian kilometer. Itukan nggak bisa seperti itu. Bahkan kalau ada alih fungsi hutan, itukan harus melalui pembahasan di DPR RI. Jadi tidak segampang atau sesuka hati. Dan itu mereka buat itu semau gue, hanya berdasar SK, Surat Bupati”, paparnya.

Eny juga berharap, dengan telah dilakukannya pengaduan ke pemerintah pusat (KLH dan Kehutanan, Bareskrim Mabes Polri, dan KPK), maka supremasi hukum dapat ditegakkan di bumi Minahasa.

“Supaya multi kasus yang dibuat dari proyek jalan ini bisa selesai. Kalo tidak ada penindakan, tidak akan ada efek jera, sehingga mungkin hal serupa bisa terjadi di kawasan hutan lindung lain di bumi pertiwi ini. Kita juga minta agar Kementerian Kehutanan melakukan pemulihan kawasan hutan lindung tersebut. Jangan sampai terjadi kayak pulau Bangka”, pungkas Eny.

Tinggalkan Balasan