Jakarta, 11 November 2026 – Tim kuasa hukum Roy Suryo kembali meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mempertimbangkan pelaksanaan uji laboratorium forensik ulang terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Permintaan tersebut berkaitan dengan proses persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo sebagai terdakwa. Pihak terdakwa menilai pemeriksaan ulang diperlukan untuk memastikan dokumen yang menjadi bagian penting dalam perkara dapat diuji secara ilmiah dan transparan. Mereka menginginkan pengujian dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang pemeriksaan dokumen. Meski ijazah Jokowi telah diperlihatkan dalam persidangan, tim pembela menyatakan masih terdapat sejumlah hal yang menurut mereka membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Permohonan tersebut menjadi bagian dari upaya pembelaan yang diajukan selama proses pembuktian berlangsung.
Desakan pengujian ulang mengemuka setelah Jokowi hadir sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, mantan Presiden Indonesia itu memperlihatkan sejumlah dokumen pendidikan, mulai dari ijazah sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dokumen tersebut ditunjukkan kepada majelis hakim sebagai bagian dari pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan tuduhan mengenai keaslian ijazahnya. Namun, tim kuasa hukum Roy Suryo menilai penunjukan dokumen secara langsung belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang mereka ajukan. Mereka berpendapat bahwa pemeriksaan fisik menggunakan metode forensik dapat memberikan penjelasan tambahan mengenai karakteristik dokumen. Pandangan tersebut kemudian menjadi dasar permintaan agar majelis hakim memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan ulang melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum acara.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, sebelumnya mempertanyakan kesediaan Jokowi apabila majelis hakim memerintahkan pengujian ulang terhadap ijazah fisiknya. Refly mengusulkan agar dokumen tersebut diperiksa secara transparan dan dibandingkan dengan berkas digital yang sebelumnya dianalisis pihak terdakwa. Menurut tim pembela, pemeriksaan langsung oleh ahli dapat membantu memperjelas persoalan yang menjadi perdebatan dalam persidangan. Mereka juga menginginkan proses pengujian berlangsung dengan pengawasan yang memadai agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Meski demikian, usulan tersebut belum berarti bahwa dokumen yang telah diperiksa sebelumnya terbukti bermasalah. Penentuan perlu atau tidaknya pemeriksaan tambahan merupakan kewenangan majelis hakim dengan mempertimbangkan relevansi, kebutuhan pembuktian, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menanggapi permintaan tersebut, Jokowi menyatakan keberatan apabila ijazah miliknya kembali menjalani pemeriksaan laboratorium forensik. Ia menjelaskan bahwa dokumen tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri sehingga menurutnya tidak diperlukan pengujian berulang. Jokowi juga menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen pribadi yang harus dijaga dan tidak semestinya terus dibawa untuk berbagai pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Keberatan tersebut disampaikan ketika dirinya memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menjelaskan riwayat pendidikan yang pernah ditempuhnya, termasuk masa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Keterangan tersebut menjadi bagian dari materi persidangan yang diperiksa bersama dengan alat bukti lainnya. Perbedaan pandangan antara saksi dan tim pembela kemudian menjadi perhatian dalam kelanjutan perkara.
Pihak Roy Suryo tetap mempertahankan permintaan pemeriksaan ulang meskipun majelis hakim sebelumnya tidak mengabulkan permohonan tersebut. Salah satu anggota tim kuasa hukum, Yaya Satyanagara, menyampaikan bahwa pihaknya masih mempertanyakan sejumlah aspek pemeriksaan dokumen yang pernah dilakukan. Ia menilai pengujian ulang dapat membantu menjawab keraguan yang dikemukakan pihak terdakwa mengenai proses pembuktian. Tim pembela juga menyoroti perbedaan yang menurut mereka terlihat pada tampilan fisik dokumen dibandingkan dengan materi yang pernah diperlihatkan sebelumnya. Akan tetapi, klaim mengenai perbedaan tersebut masih merupakan pendapat pihak terdakwa dan belum menjadi kesimpulan pengadilan. Karena itu, setiap keberatan harus diuji melalui mekanisme pembuktian yang sah agar tidak menimbulkan penafsiran yang melampaui fakta persidangan.
Dalam perkara ini, Roy Suryo menghadapi dakwaan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi mengenai tuduhan ijazah palsu. Jaksa penuntut umum menilai pernyataan yang menjadi pokok perkara memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Sementara itu, pihak terdakwa memiliki hak untuk membantah dakwaan, mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menghadirkan bukti yang dianggap relevan. Majelis hakim bertugas menilai seluruh keterangan serta alat bukti secara objektif sebelum mengambil keputusan. Pemeriksaan terhadap dokumen ijazah menjadi salah satu bagian dari proses tersebut, tetapi tidak dapat dipisahkan dari unsur hukum yang harus dibuktikan dalam perkara pidana. Oleh karena itu, persidangan perlu mempertimbangkan hubungan antara bukti yang diajukan, pernyataan terdakwa, serta ketentuan pidana yang menjadi dasar penuntutan.
Permintaan tim Roy Suryo agar ijazah Jokowi kembali menjalani uji forensik menunjukkan bahwa perdebatan mengenai pembuktian dokumen masih menjadi bagian dari proses persidangan. Majelis hakim memiliki kewenangan menentukan apakah pemeriksaan tambahan diperlukan untuk memperjelas fakta yang relevan dengan perkara. Di sisi lain, keberatan Jokowi terhadap pengujian ulang juga menjadi bagian dari keterangan yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan hukum. Proses pengadilan diharapkan berlangsung secara terbuka dengan tetap menghormati hak saksi, terdakwa, dan pihak lain yang terlibat. Masyarakat perlu membedakan antara tuduhan, pendapat ahli, hasil pemeriksaan laboratorium, dan fakta yang telah dinilai melalui putusan pengadilan. Kelanjutan perkara akan ditentukan melalui pemeriksaan alat bukti dan argumentasi hukum yang diajukan masing-masing pihak. Dengan demikian, penyelesaian polemik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum berdasarkan pembuktian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
