Palu, 14 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah menyelesaikan agenda kunjungan kerja internasional, termasuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Tiongkok. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Prabowo menjelaskan bahwa dirinya masih memiliki sejumlah agenda kenegaraan sebelum memusatkan perhatian pada proses pengisian jabatan wakil presiden. Pemerintah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini tengah mempersiapkan tahapan konstitusional menyusul pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan bahwa jadwal kegiatannya cukup padat karena harus menghadiri berbagai pertemuan penting di dalam dan luar negeri. Setelah mengikuti kegiatan Muhammadiyah di Palu, Presiden dijadwalkan bertolak menuju Manila, Filipina, untuk menghadiri KTT ASEAN pada 15 hingga 17 November 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari kegiatan diplomasi Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional. Seusai menghadiri pertemuan ASEAN, Prabowo akan melanjutkan perjalanan menuju Shenzhen, Tiongkok, untuk mengikuti KTT APEC yang dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 19 November. Presiden menegaskan bahwa rangkaian perjalanan tersebut merupakan bagian dari tugas kenegaraan yang harus diselesaikan.
Prabowo kemudian mengaitkan kepadatan jadwal tersebut dengan proses penentuan wakil presiden baru. Ia menyampaikan bahwa setelah kembali dari Tiongkok, dirinya harus mencari sosok yang tepat untuk menggantikan Gibran. Dalam suasana sambutan yang berlangsung santai, Presiden juga mengatakan membutuhkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum mengambil keputusan penting tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Prabowo belum mengumumkan nama calon yang akan diajukan kepada MPR. Pemilihan figur pengganti menjadi perhatian karena wakil presiden memiliki peran strategis dalam mendampingi kepala negara menjalankan pemerintahan, menjaga koordinasi kebijakan, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.
Sebelumnya, Prabowo telah menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan politik nasional, termasuk proses penentuan calon wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran. Sejumlah pimpinan partai hadir dalam pertemuan itu, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Almuzzammil Yusuf, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Komunikasi dengan partai koalisi menjadi bagian dari upaya memperoleh berbagai pertimbangan sebelum Presiden menentukan calon.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Prabowo meminta waktu untuk mendiskusikan nama-nama yang dianggap layak mengisi jabatan wakil presiden. Menurut Zulkifli, keputusan akhir mengenai dua calon tetap berada di tangan Presiden sesuai ketentuan konstitusi. PAN juga menyatakan tidak mengajukan kadernya untuk mengisi posisi tersebut dan menyerahkan pilihan kepada Prabowo. Dalam pembahasan politik yang berkembang, sejumlah nama tokoh nasional mulai disebut sebagai kemungkinan calon pengganti Gibran. Namun, munculnya nama dalam pembicaraan publik tidak berarti tokoh tersebut telah ditetapkan sebagai calon resmi. Hingga saat ini, Presiden belum menyampaikan keputusan mengenai dua figur yang akan diajukan kepada MPR.
Proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah dibahas melalui rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa lembaganya telah menyepakati sejumlah tahapan untuk memastikan proses pergantian berlangsung sesuai ketentuan. Salah satu keputusan penting adalah penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR pada Rabu, 2 Desember 2026, dengan agenda pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden terpilih. MPR juga memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden agar segera menyampaikan dua nama calon. Kedua figur tersebut nantinya harus menjalani proses pemeriksaan persyaratan sebelum mengikuti pemilihan dalam sidang paripurna.
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, pengganti Gibran tidak ditentukan melalui pemilihan umum secara langsung, melainkan melalui mekanisme konstitusional di MPR. Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sedangkan keputusan mengenai siapa yang terpilih berada dalam proses pemilihan oleh anggota MPR. Tahapan ini juga membutuhkan pemeriksaan kelengkapan administrasi serta pemenuhan persyaratan calon sesuai peraturan yang berlaku.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman turut menjelaskan bahwa jadwal pelantikan wakil presiden baru perlu mempertimbangkan agenda kenegaraan Presiden Prabowo. Menurutnya, kehadiran Presiden dalam pelantikan merupakan hal yang ideal sehingga koordinasi waktu menjadi bagian penting dari persiapan. Rencana kunjungan Prabowo ke Filipina dan Tiongkok menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun tahapan tersebut. Meski demikian, penyesuaian jadwal tidak mengubah ketentuan bahwa pemilihan harus dilakukan melalui mekanisme MPR. Pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan dapat menjaga koordinasi agar seluruh proses berjalan tertib, transparan, serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pemerintahan selama masa kekosongan jabatan wakil presiden.
Rencana Prabowo menentukan calon pengganti Gibran setelah menghadiri KTT APEC menjadi perkembangan penting dalam proses pergantian kepemimpinan nasional. Presiden masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan berbagai masukan dari partai politik dan pihak terkait sebelum mengajukan dua nama secara resmi. Sementara itu, MPR telah mempersiapkan agenda pemilihan dan pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada awal Desember 2026. Perhatian publik kini tertuju pada figur yang akan dipilih untuk mendampingi Prabowo dalam menjalankan sisa masa pemerintahan. Kepastian mengenai calon wakil presiden diharapkan muncul setelah rangkaian agenda internasional Presiden selesai, sehingga proses konstitusional dapat dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.