Depok, 21 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapannya apabila dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril ketika menghadiri acara dialog bertajuk Yusril for Vice President di Gedung Apung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (21/11/2026). Yusril menegaskan bahwa dirinya secara pribadi tidak keberatan menerima tanggung jawab tersebut apabila Presiden memberikan kepercayaan. Menurutnya, pengalaman panjang di pemerintahan serta latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan menjadi bekal untuk menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan diajukan sebagai calon sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut muncul di tengah berlangsungnya proses politik untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran.
Dalam kesempatan tersebut, Yusril menjelaskan bahwa dirinya telah cukup lama berkecimpung dalam pemerintahan dan memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Pengalaman tersebut diperolehnya melalui sejumlah jabatan pemerintahan yang pernah diemban dalam perjalanan karier politik dan hukumnya. Ia menilai tugas sebagai wakil presiden memiliki keterkaitan dengan bidang yang selama ini menjadi perhatian serta keahliannya. Yusril juga menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa asing dengan mekanisme kerja pemerintahan maupun proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Namun, kesediaan tersebut bukan berarti dirinya telah memperoleh kepastian untuk masuk dalam daftar kandidat yang akan diajukan Presiden. Ia memilih menyerahkan seluruh keputusan kepada Prabowo sebagai pihak yang memiliki kewenangan konstitusional dalam mengusulkan calon pengganti wakil presiden.
Yusril turut menyinggung latar belakang akademiknya yang berfokus pada hukum tata negara, ilmu politik, dan filsafat. Ketiga bidang tersebut menurutnya mempunyai hubungan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan kehidupan bernegara. Pengetahuan mengenai hukum tata negara dinilai memberikan pemahaman tentang kewenangan lembaga negara, hubungan antarlembaga, dan mekanisme pelaksanaan konstitusi. Sementara itu, ilmu politik berkaitan dengan dinamika pemerintahan dan proses pengambilan kebijakan publik. Yusril berpandangan bahwa pengalaman praktis yang dipadukan dengan pengetahuan akademik dapat menjadi modal apabila dirinya mendapat tugas baru. Ia menyatakan tidak memperkirakan akan menghadapi kesulitan besar dalam memahami tanggung jawab jabatan tersebut karena bidang keilmuan yang ditekuni selama ini memang berkaitan langsung dengan urusan negara.
Meski menyatakan siap, Yusril mengakui bahwa dirinya belum menyiapkan berbagai dokumen administratif yang diperlukan untuk mengikuti proses pencalonan wakil presiden. Beberapa dokumen yang disebutkan antara lain surat keterangan kesehatan serta ijazah yang harus melalui proses legalisasi. Ia menjelaskan bahwa persiapan tersebut belum dilakukan karena belum ada kepastian mengenai perkembangan pencalonan maupun keputusan Presiden. Yusril memilih menunggu proses politik dan administrasi berjalan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pernyataannya masih sebatas kesiapan pribadi apabila memperoleh kepercayaan untuk dicalonkan. Dengan demikian, namanya belum dapat dipastikan masuk dalam dua kandidat yang nantinya akan disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebelumnya, Yusril juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme konstitusional pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan tersebut. Pemilihan harus dilakukan dalam sidang MPR paling lambat 60 hari setelah jabatan wakil presiden dinyatakan kosong. Yusril menjelaskan bahwa Presiden dapat mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk dari partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Namun, keputusan mengenai dua nama yang akan disampaikan kepada MPR tetap merupakan kewenangan Presiden. Ia juga menyebut bahwa tokoh yang diusulkan tidak harus berasal dari kader partai politik sepanjang mekanisme pengusulannya memenuhi ketentuan yang berlaku.
Proses pengisian jabatan wakil presiden kini menjadi perhatian MPR yang telah membentuk panitia ad hoc untuk mempersiapkan tahapan pemilihan. Ketua Tim Ad Hoc MPR Bambang Wuryanto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Rabu, 25 November 2026. Informasi tersebut masih merupakan rencana yang disampaikan berdasarkan komunikasi awal dengan pihak terkait. MPR juga menyiapkan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan persyaratan calon sebelum pelaksanaan pemilihan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kesediaannya membantu proses verifikasi rekam jejak kandidat, termasuk melalui pemeriksaan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Pemeriksaan tersebut dipandang penting untuk memastikan proses pengisian jabatan berlangsung sesuai aturan serta memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas.
Di tengah berkembangnya pembicaraan mengenai kandidat pengganti Gibran, Yusril menegaskan bahwa aktivitasnya sebagai menteri koordinator tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia sebelumnya juga membantah kabar bahwa pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas pencalonan wakil presiden. Menurut Yusril, pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penjelasan itu disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi politik yang berkembang mengenai komunikasi antartokoh pemerintahan. Hingga Sabtu, 21 November 2026, belum terdapat pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo kepada MPR. Yusril menyatakan akan mengikuti perkembangan selanjutnya dan menyerahkan keputusan pencalonan kepada Presiden, sementara proses pemilihan wakil presiden tetap harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme konstitusional yang berlaku.